MAU KEMANA LAGI OPM BERHARAP?

Anda masih ingat Eni Faleomavaega, anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat yang selama ini dikenal vokal menyikapi persoalan HAM di Tanah Papua?.

Barangkali tidak semua orang (khususnya warga Papua, ter-khusus lagi mereka yang terus menerus “memperjuangkan” Papua Merdeka) tahu bahwa belum lama ini Eni menerima kunjungan kunjungan dari Parlemen Indonesia pimpinan Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR (House of Representatives) AS, April lalu. Secara tegas Eni menyatakan Kongres AS tidak mendukung rencana masyarakat Papua untuk keluar dari NKRI. Justru sebaliknya Kongres AS mendukung pemberlakuan Otsus di Tanah Papua.

”Dia (Eni Faleomavaega) berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” kata Eva.

Pernyataan Eni Faleomavaega ini sejalan dengan hasil Congressional Hearing tentang Papua di Washington DC, 22 September 2010 yang lalu. Bahkan waktu itu, Eni Faleomavaega dalam kesimpulannya mengakhiri hearing tersebut mengakui bahwa kondisi HAM di Papua sudah banyak membaik namun perlu terus dipantau agar pelanggaran HAM seperti yang banyak dialami di masa lalu tidak terulang.

Satu lagi catatan penting dari kesimpulan Eni adalah bahwa ternyata sebagian besar komunitas Papua memilih otonomi khusus dalam bingkai NKRI dan (hanya) ada sekolompok orang Papua yang menuntut merdeka di luar NKRI. Pemilihan para Gubernur, Walikota dan Bupati di Papua yang sangat demokratis membuktikan adanya dukungan tersebut.

Pernyataan-pernyataan positif seperti ini sangat kita butuhkan untuk membangun persepsi positif di Tanah Papua. Karena selama ini (dan sampai sekarang pun masih terus berlangsung) masyarakat Papua sering dibikin galau oleh kampanye-kampanye negatif yang dilancarkan oleh segelintir orang yang oleh Eni disebut ‘sekelompok orang Papua yang menuntut merdeka di luar NKRI’.

Bangsa ini perlu terus-menerus memberikan pencerahan kepada masyarakat Papua untuk meyakini upaya serius pemerintah RI untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan orang Papua. Break down dari upaya itu adalah menjaga suasana keamanan agar selalu kondusif, mengontrol perilaku aparat keamanan dengan penegakan hukuman disiplin secara konsekwen, menindak perilaku koruptif aparat pemda, mendampingi pemkab dan pemprov melalui pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UKP4B), mengevaluasi dan renegosiasi kontrak karya bidang pertambangan, termasuk Freeport, memperbaiki kesejahteraan dan upah pekerja PT Freeport, dan yang lannya.

Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di Luar Negeri

Belajar dari kasus Timor Timur yang kini telah berubah menjadi Negara Timor Leste, dimana keterlibatan pihak asing terbukti sangat kental disana, saya tertarik untuk share di forum ini pemberitaan sebuah situs tentang daftar sejumlah organisasi/lembaga non pemerintah (NGO) di luar negeri yang diketahui menjadi pendukung gerakan Papua Merdeka (OPM).

NGO-NGO itu tersebar di berbagai negara, seperti di Inggris, Australia, Selandia Baru, Belanda, Jerman, Perancis hingga Canada. Bahkan Amerika Serikat pemilik perusahaan pertambangan raksasa PT. Freeport ternyata memiliki delapan NGO pendukung gerakan separatis Papua yang sering bikin onar di areal PT. Freeport di Timika.

Jika daftar ini benar, maka benar sinyalemen sejumlah tokoh nasional tentang hal itu, sebagaimana terwakilkan dalam pernyataan Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin, yang mengatakan kasus kekerasan di Papua karena ada keterlibatan pihak asing. Jadi pelakunya asing, dan asli daerah yang dibina.

http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/3930

Menurut Hasanuddin, jika dilihat dari wilayah penyebaran aksi penembakan dan waktu kejadiannya terlihat jelas bahwa aksi itu terorganir dengan rapi. Ini sudah sistematis dalam memilih sasaran, direncanakan dengan baik dan dengan biaya yang cukup besar. Dari manakah sumber dana itu?

http://www.detiknews.net/read/2012/06/09/asing-ditengarai-jadi-penyandang-dana-kisruh-papua/

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin juga sependapat. Menurutnya, kekisruhan yang terjadi di Papua karena ada indikasi intervensi pihak asing yang mungkin saja ada kepentingan tertentu di daerah tersebut. Karenanya, ia meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikapi konflik di Papua.

http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/06/18/din-syamsudin-di-papua-ada-indikasi-intervensi-asing

DAFTAR ORGANISASI/LEMBAGA PENDUKUNG 

GERAKAN PAPUA MERDEKA DI LUAR NEGERI

I. Di Inggris

West Papua Ascociation

Tapol the Indonesian Human Right Campaign

Forest People Programme

National Union of Student

The Foundationfor Endagered Languages. 6) Down to Earth

World Development Movement

Colombia Solidarity Campaign

Oxford Papua right for Campaign

Cambridge Campaighn for Peace

II. Di Australia

Australia West Papua Asscociation

Internasional Volunteer for Peace

Medical Asscociation for Prevention of War

Pax Christi

Religius Society for Friends (Quakers)

III. Di Belanda
West Papuan Women Asscociation in the Netherlands

Chlindrern of Papua

Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea

West Papua Courier

Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment

PaVo-Papuan People’Fundation

The Netherlands Centre for Indigenous People

IV. Di Selandia baru
Indonesia Human Right Committee.

Peace Movement Aotearoa.

Women’s International League for Peace and Freedom.

Section, Aoteorea.

Peace Foundation, Aoteorea.

Christian World Service.

Disarmamment & Security Centre.

Global Peace and Justice Auckland.

Pax Christi Aotearea.

The New Zealand Council of Economic and Culturights.

Women for Peace.

The Alliance Party.

V. Di Irlandia
West Papua Action-iriandia

Just Forrest-iriandia

TibetSupport Group-lrlandia

Afri-iriandia

Committee of 100-Finlandia

East Timor Ireland Solidarity Campaign-iriandia

Cuba Support Group-lrlandia

Latin America Solidarity Centre-iriandia

Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia

Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin

Alternatives to Violence-Belfast

VI. Di Amerika Serikat dan Kanada
East Timor Action Network (ET AN).

International Physicians for the Prevetion of Nuclear War

Indonesia Human Rights Network-USA

Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Taxas dan Hawai.

West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada.

Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada

Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada

Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada.

VII. Di Belgia, Nepal, Swedia

KWIA-Flanders (Belgia)

Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium.

Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal.

Anti-Racism Information Service-Switzerland

Swedish Association for Free Papua-Sweden

VIII. Di Perancis, Jerman, Norwegia, Denmark

Survivallnternational-Perancis

German Paciffic-Network-Jerman i

Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia

International Work Group for Ondigenous Affairs-Denmark

IX. Di Fiji, Uganda dan Timor- Timur
Paciffic Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island

Foundation for Human Right Intiative (FHRI)-Uganda

International Platform of Jurists for East Timor- Timur.

Sumber : http://tsakti.wordpress.com/2012/07/04/organisasi-lembaga-ngo-pendukung-gerakan-papua-merdeka-di-luar-negeri/

*) Ricard Radja (Kupang-NTT) (http://zonadamai.wordpress.com)

RISIKO TERBURUK DI PAPUA

Beberapa pengamat hubungan internasional pernah mengatakan, bahwa keberadaan Amerika Serikat (AS) di Darwin, Australia, walau sebenarnya adalah untuk membendung Cina, tetapi jika masalah Papua semakin memanas, dan memperoleh pengakuan lembaga internasional sebagai sebuah negara merdeka, maka pangkalan AS di Darwin akan menjadi pangkalan yang bersifat multifungsi. Menurut mereka, AS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menolak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak.

        Bahkan ada yang menyatakan, apa yang terjadi di Papua saat ini, jelas mengikuti skenario kemerdekaan Kosovo, yang berhasil memerdekakan dirinya dengan bantuan lembaga internasional. Hal ini terlihat dengan didaftarkannya kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa akhir Januari 2012 yang lalu. Jika asing melihat masalah Papua sebagai sebuah isu internasional yang hangat, dan menganggap Indonesia tidak peduli maka kesempatan Papua untuk merdeka akan semakin besar.

Apa yang diungkapkan oleh beberapa tokoh tersebut tentu harus diartikan sebagai bagian dari kepedulian para akademisi di negeri ini terhadap keutuhan NKRI.

Karena itu, sebagai bangsa kita perlu waspadai. Pemerintah perlu didorong untuk lebih intens menangani persoalan Papua. Dari pemberitaan media kita dapat mengikuti bahwa telah terjadi peningkatan aktivitas politik kelompok-kelompok pendukung Papua merdeka. Demikian juga aksi-aksi penyerangan dari sayap militer (TPN-OPM) tampak meningkat secara signifikan.

Di samping itu, konflik Pemilukada juga ikut melengkapi apa yang patut diduga sebagai ‘skenario Kosovo’ ini. Insiden Tolikara Papua yang berlangsung dari 14-18 Februari 2012 lalu, telah jatuh korban 11 orang meninggal dunia dan 201 orang yang mengalami luka berat maupun ringan. Insiden ini mirip dengan konflik Pemilukada di Ilaga akhir Juli di tahun sebelumnya (2011), dengan jumlah korban tewas mencapai 50 orang lebih.

Pesan yang bisa kita petik dari rangkaian insiden di atas, kaitannya dengan analisis para pengamat, adalah: Jika kita gagal menangani konflik Papua, maka pihak asing akan memenangkannya. Risiko terburuk adalah Papua bisa saja lepas dari NKRI….!!!

BERHARAP PERUBAHAN

Tentu kita banyak berharap akan terjadinya perubahan di negara ini, tetapi realita berbicara lain. Antara harapan dan kenyataan belum menyatu. Berbagai kejadian yang melanda negara ini terus menghimpit dan mendera bangsa kita. Belum selesai satu persoalan disusul lagi persoalan baru. Akhirnya kita menjadi “kecewa”. Kta menjadi malu sebagai bangsa Indonesia.

Situasi perkembangan politik yang ada turut mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Sebagai konsekuensi dari dinamika politik tersebut telah membawa kita ke arah yang selalu diwarnai dengan pertentangan dan perpecahan. Hari ini orang-orang dari satu partai dapat begitu kompaknya, namun hanya karena adanya kepentingan individu yang berbeda akhirnya hengkang ke partai lain.

Ketika terjadi kecelakaan pesawat militer, orang-orang ramai menyalahkan pemerintah dan bersimpati kepada TNI atas kondisi alutsistanya yang tua sehingga memakan korban yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tentara yang “dibuat” dengan mahal menggunakan uang rakyat, ujung-ujungnya tidak mati akibat tugas di medan pertempuran tetapi karena kecelakaan. Namun ketika separatisme mulai menyeruak lagi di Papua, tidak satupun pihak yang mempertanyakan  – apalagi mendukung – keterlibatan militer untuk berada di depan dalam menghadapinya, padahal Polri sudah menyatakan berkali-kali kewalahan dihadapkan pada kondisi geografis dan demmografis Papua yang sedemikian berat bagi aparatur keamanan dan ketertiban masyarakat.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Irian Jaya (Papua) tetap menggeliat, bahkan belakangan mulai sering melakukan penyerangan dan penghadangan secara terbuka terhadap aparat keamanan, Polri dan – terakhir – iring-iringan kendaraan TNI. Lebih dari itu, OPM secara sistematis melakukan propaganda di media massa cetak, elektronik dan online untuk menunjukkan eksistensinya sekaligus mencari dukungan berbagai pihak, di dalam maupun di luar negeri.

            Puluhan tahun silam bangsa ini telah berikrar lewat gerakan Boedi Oetomo yang dijadikan bangsa ini sebagai momen Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada 20 Mei 1908. Puluhan tahun kemudian diikrarkan lagi dalam sebuah Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 bagaimana agar tetap satu dalam tanah air, bangsa, dan bahasa yaitu Indonesia. Harapan-harapan ini tidak lain adalah semoga bangsa dan negara ini ke depan tetap utuh dalam bingkai NKRI tanpa ada pihak lain yang merasa tertindas dalam pengelolaan negara ini.