Secara kasatmata, rakyat dan Provinsi Papua
bisa dikatakan masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, terutama oleh
Jawa. Tak hanya di bidang ekonomi, tapi juga dalam aspek kehidupan lain, seperti
di bidang pendidikan, transportasi, komunikasi, dan akses-akses terhadap
kehidupan lain. Rakyat Papua melihat bahwa mereka kurang dapat menikmati hasil
di daerahnya sendiri, dan daerahnya juga tidak mengalami kemajuan perkembangan
yang signifikan. Padahal Papua memiliki sumber daya alam yang sangat potensial
maupun yang sudah dieksploitasi.
Sebenarnya kebijakan otonomi telah
diberikan kepada Papua, dan hal itu merupakan langkah yang tepat. Namun,
pengelolaan otonomi itu masih jauh dari harapan dan tujuan otonomi itu sendiri,
yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, pemerintah masih belum
melakukan pengawasan yang intensif dan efektif terhadap pelaksanaan pengelolaan
DAU/DAK. Daerah juga belum bisa melakukan pengelolaan dan pengembangan sumber
daya daerah dan pemberdayaan daerah, termasuk masyarakat kecil, agar dapat
mencapai kemandirian daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk
mengatasi masalah di Papua adalah, dalam mengambil kebijakan-kebijakan, perlu
lebih memperhatikan aspek geografi, geopolitik, geoekonomi, dan geopertahanan
dalam kerangka Ketahanan nasional serta implementasi wawasan nusantara.
Dalam kaitan inilah Papua perlu mendapatkan
perhatian lebih besar. Ini bisa dilakukan dengan adanya perimbangan anggaran
antara pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah serta menjaga agar
pelaksanaan otonomi daerah dapat mencapai sasaran yang menyentuh kehidupan
rakyat. Pemerataan pembangunan dalam keadilan harus dirasakan oleh rakyat Papua
yang didukung oleh rasa solidaritas dan kepedulian sosial yang kuat.
Pemerintah, baik di pusat maupun daerah,
harus lebih peduli dan berfokus pada pembangunan Papua yang berkeadilan agar
semua anak bangsa merasa senasib sepenanggungan dan merasa satu dalam NKRI.
Untuk itu perlu segera dibangun kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi perdagangan
di Papua, pembukaan daerah terisolasi, dan komunikasi sehingga tingkat
perkembangan dapat serasi tanpa meninggalkan ciri-ciri khasnya. Data yang
akurat dan argumentasi yang mantap berkaitan dengan prioritas pembangunan harus
dimiliki oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah di Papua sebagai
bahan untuk diperjuangkan ke pusat guna merumuskan kebijakan yang tepat.
Sementara itu, aparat intelijen harus
mewaspadai adanya infiltrasi tersembunyi maupun adanya NGO, karena bisa saja
digunakan bagi kepentingan asing terselubung yang memprovokasi penduduk asli
untuk melakukan tindakan kriminal dan kekerasan.
Menyikapi masalah tersebut, kita perlu
lebih berkhidmat kepada wawasan nusantara. Artinya harus diwujudkan
implementasinya secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, bukan hanya
dijadikan slogan. Harus diwujudkan kepulauan nusantara dengan segenap isinya
sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan
dengan asas dan arah pandang pada kepentingan bersama, keadilan, kesetiaan,
kejujuran, solidaritas, dan kerja sama dalam pengelolaan bangsa dan negara.
Dengan wawasan nusantara, harus dilakukan langkah nyata untuk menjamin
persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa cinta bangsa dan negara. Di sisi
lain, pihak PT Freeport juga harus menaruh perhatian dan empati kepada rakyat
sekitarnya dalam kerangka tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility).
