PAPUA TAK MUNGKIN MERDEKA

Belakangan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus menebarkan teror di wilayah Papua. Kelompok separatis itu selain melakukan penembakan terhadap sejumlah fasilitas umum dan kendaraan, warga sipil, juga aparat keamanan, TNI dan Polri.

Meskipun markas mereka di pegunungan Tanah Hitam pernah dihancurkan dan berbagai dokumen rahasia kelompok ini sudah dipegang aparat keamanan, mereka masih tetap nekad melakukan aksi secara sporadis di berbagai daerah di Papua. Aksi tersebut meraka lakukan, tidak hanya di daerah hutan dan pegunungan, namun juga di perkotaan atau di sekitar daerah pemukiman penduduk, seperti pernah terjadi di Abepura, Jayapura.

Namun satu hal yang pasti bahwa wilayah kedaulatan NKRI, mulai dari Sabang sampai Merauke adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, bahkan dari dulu hingga sekarang. Sekaligus sejarah juga telah mencatatnya bahwa ide-ide tentang Papua Merdeka adalah sesuatu hal yang tidak akan mungkin terjadi dan terwujudkan.

TNI yang memberikan jaminan atas hal tersebut. Selama ada TNI, maka Papua Merdeka, terlepas dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan mungkin terjadi.

Berbagai peristiwa penembakan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya menurut aparat penegak hukum memang masih dikategorikan dalam bentuk tindak pidana kriminal, sehingga yang bertindak dalam melakukan penyelidikan adalah aparat kepolisian, dan TNI hanya sebatas bersifat membantu (backup). Namun apabila Pemerintah sudah mengklasifikasi dan menyatakannya sebagai separatis, maka TNI yang akan bergerak.

Mustahilnya Papua menjadi merdeka atau sia-sianya pergerakan OPM ini juga pernah dilontarkan tokoh pendirinya sendiri yakni Nicolaas Jouwe, yang mengatakan, Pulau Papua murni milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak mungkin merdeka.

"Saya dan teman-teman sudah ke PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Red) untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Tapi, mereka bilang kamu tidak mungkin merdeka. Kamu orang Indonesia. Kamu sudah merdeka 17 Agustus 1945. Jadi, merdeka apa lagi yang kamu cari. Itu jawaban dari PBB," kata Nicolaas.