“Walaupun kulit hitam, rambut keriting, tetap merasa Indonesia sudah pas menurut cara pikir, cara pandang dan cara lihat 255 suku di tiga zona ekologi kepulauan, pesisir pantai, lembah, rawa dan pegunungan. Hidup dalam keanekaragaman dan keunikan, berbeda tapi tetap satu dalam NKRI,” katanya dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara di ruang WOC kantor gubernur, Kamis (15/8/2013).
Dia pun mengharapkan pemerintah merekrut orang Papua duduk di kabinet menteri lebih dari satu karena belum proporsional.
Tak hanya itu, MRP juga meminta diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengawal penggunaan anggaran otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan selama 12 tahun.
“MRP belum punya wewenang mengawal bagaimana alur uang yang disalurkan, sampai pada aturan daerah khusus dalam penyelenggaran keuangan,” kata Semuel.
Dia mengatakan MRP telah melaksanakan evaluasi otsus selama 12 tahun di Hotel Sahid Jayapura, menghadirkan 40 kabupaten dan dua kota di dua provinsi serta dua MRP Papua, di mana setiap kabupaten mengutus tiga orang.
Ketika mendengar dari masyarakat akar rumput, 14 bidang yang telah diundangkan dirasakan otsus telah bergema di Papua, namun kebijakan yang dilakukan belum menyentuh masyarakat secara baik.
“MRP akan melaksanakan tugas ke daerah atau provinsi lain untuk melihat dari dekat perdasus atau perda yang memberikan perlindungan atau proteksi terhadap masyarakat dari sisi agama dan budaya. Antara lain sudah kunjungi Aceh, Bali dan sekarang di Sulawesi Utara,” katanya.
Dia mengatakan, kekhususan berarti ada prioritas khusus untuk orang asli Papua. (bisnis-kti.com)
