SELAMAT ... Ada Otsus Plus untuk Papua !

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan Otsus Plus bagi Provinsi Papua untuk  menjawab berbagai berbagai persoalan di Papua. Untuk  menindaklanjuti menidaklanjuti hal tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, bersama Ketua MRP, Timotius Murib, dan Wakil Ketua II DPRP, Yunus Wonda, dan Sekda Constant Karma dengan kembali bertemu dengan Mendagri, Gamawang Fauzi di Kantor Kemendagri, Rabu (1/5) lalu.

Gubernur Papua, Lukas Enembe,SH,MH, usai pertemuan yang berlangsung tertutup itu mengatakan,  Mendagri langsung mencanangkan pelaksanaan 100 hari kerja dirinya dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal termasuk Otsus Plus bagi Papua seperti disampaikan Presiden SBY.

“Kita mulai kerja untuk masa depan Papua dibidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan diberikan kewenangan lebih luas. Pada hari ini (1 Mei) adalah hari bersejarah karena kita masuk dalam pangkuan Ibu Pertiwi, yakni, hari peradaban Papua,” ungkapnya kepada wartawan usai bertemu dengan Mendagri di ruang pertemuan Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu, (1/5).

Untuk membangun Papua yang bangkit, mandiri dan sejahtera, maka dirinya meminta kepada Presiden SBY dan Mendagri untuk memberikan kewenangan yang lebih luas. Sebab pelaksanaan Otsus selama ini belum efektif. Kewenangan dalam hal ini menyangkut semua kebijakan-kebijakan lainnya yang belum diatur dalam Otsus seperti kewenangan kebijakan moneter dan keuangan dan lain sebagainya.

Ditegaskannya, memang Papua sangat tertinggal dalam segala hal, misalnya IPM Papua sangat rendah, kemiskinan di Papua paling tinggi, sehingga ini tugas berat yang harus dikerjakan oleh generasi Papua yang baru ini.

Soal Papua mendapat raport merah dalam Musrembangnas Selasa, (30/4) lalu, bagi Gubernur Lukas Enembe, bahwa sejarah pembangunan Papua berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Dimana sejarah Papua integrasi ke NKRI itu sudah tertinggal jauh, dengan demikian untuk mengejar ketertinggalan itu bukan dalam 10 sampai 20 tahun.

 “Papua sudah tertinggal jauh, jadi kita tidak bisa harapkan perubahan yang cepat, jadi kita harus menata kembali. Dan disini komitmen sungguh-sungguh para bupati/walikota untuk bekerja keras merubah paradigm Papua terbelakang terus ini,” imbuhnya.

Lanjutnya, saatnya para pemimpin di Papua bersatu, dan rakyat Papua harus bersatu serta membangun untuk keluar dari kondisi yang sangat memprihatinkan ini, yakni kemiskinan yang luar biasa, dan lainnya.

Ditambahkannya, kedepannya juga regulasi keuangan juga harus lebih berpihak kepada rakyat Papua, karena selama ini banyak regulasi menyangkut keuangan tidak mengena sasaran.

“Pola keuangan yang saya bagikan 80 untuk kabupaten/kota, karena mereka punya rakyat dan tahu permasalahan di daerah, sedangkan untuk Provinsi Papua 20 persen saja. Diharapkan dalam pidato Presiden SBY pada 16 Mei mendatang sudah disampaikan point-point penting Otsus,” pungkasnya.