Komunikasi untuk Papua Damai

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan jajaran pemerintah terus berkomunikasi aktif dengan masyarakat Papua untuk mencari solusi persoalan Papua. Tentu perintah ini menjadi tidak bermakna jika sekadar respons sesaat terhadap gejolak ketidakamanan yang terjadi kembali di Papua.

Meskipun telah ada pertemuan-pertemuan informal—terbuka ataupun tertutup—antara Presiden SBY, pemerintah, dan wakil Papua, kemelut belum juga tuntas. Artinya, komunikasi konstruktif belum terbukti ampuh sebagai solusi.

Skema komunikasi aktif yang kini dicetuskan Presiden SBY mungkin akan bernasib sama. Upaya solusi yang ditempuh selama ini belum menyentuh persoalan fundamental. Persoalannya adalah kedua belah pihak—Jakarta dan Papua—memiliki persepsi dan keyakinan yang cenderung bertolak belakang, diperparah dengan sikap saling curiga akut yang meruntuhkan rasa saling percaya.

Antara Jakarta dan orang asli Papua masih bergelut di pusaran konflik. Bahkan, menurut Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), konflik itu tidak lagi pada tingkat intensitas rendah, tetapi telah meningkat menjadi intensitas sedang dan berpotensi menjadi intensitas tinggi jika tidak ada resolusi cepat dan tepat (FAPD, 9-12 Desember 2011).

Fakta menunjukkan, ganjalan utama penyelesaian konflik di Papua adalah tarik-menarik Jakarta dengan Papua mengenai persoalan kedaulatan teritorial. Di satu sisi, Jakarta berupaya keras membendung Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi sebaliknya, Papua senantiasa memelihara suasana batin sebagai korban yang tercaplok, tereksploitasi, termarjinal, dan teraniaya nasibnya sehingga harus melawan.

Terkait itu, penyelesaian persoalan di Papua harus dimulai dari kemauan baik kedua belah pihak mengendurkan tarik-menarik tersebut. Jika tetap berkukuh pada ”harga mati” masing-masing, hampir mustahil akan ada solusi final. Maka, diperlukan terobosan awal untuk mencairkan ketegangan sebelum masuk pada fase komunikasi konstruktif, komunikasi aktif, atau dialog.

Dalam konteks itu, kedua belah pihak perlu melakukan komunikasi simbolik (symbolic communication). Komunikasi simbolik di sini bukan hanya dalam pengertian sempit sebagai bentuk komunikasi nonverbal, melainkan juga dalam pengertian luas sebagai bentuk komunikasi untuk mencapai resolusi konflik.

Komunikasi simbolik berangkat dari premis (pernyataan yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan).bahwa solusi final atas persoalan Papua sulit dicapai melalui pendekatan top down (atas inisiatif/tawaran Jakarta) ataupun pendekatan bottom up (berdasarkan usulan/tuntutan dari Papua). Upaya mencapai solusi final atas persoalan di Papua harus dari sejak awal melibatkan kedua belah pihak (both sides) secara paralel dan simultan. Ini artinya penyelesaian masalah Papua harus berbasis dialog.

        Telah terbukti, tawaran apa pun yang muncul dari Jakarta selalu ditampik oleh Papua. Pengembalian Otonomi Khusus Papua dan penolakan terhadap Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat adalah contoh nyata. Sebaliknya, apapun yang diusulkan/dituntut oleh Papua cenderung dicurigai Jakarta sebagai agenda separatisme atau internasionalisasi masalah.

Melalui komunikasi simbolik, setiap pihak mengekspresikan pesan positif kepada pihak lain guna mengikis sikap saling curiga dan sekaligus membangun kepercayaan. Untuk itu, Jakarta memulainya dengan pesan positif segera mengakhiri pendekatan keamanan/militeristik (sekuritisasi) di Papua.

Ide menambah jumlah pasukan di Papua merupakan pesan negatif yang justru merumitkan persoalan. Pesan positif ini bukanlah harga yang terlampau tinggi demi memastikan Papua tetap di pangkuan Ibu Pertiwi.

Sementara Papua memulainya dengan pesan positif komitmen keindonesiaan/ NKRI sebagaimana telah dilakukan oleh fungsionaris Gerakan Aceh Merdeka sejak 2005. Mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai ekspresi resistensi, bukan sebagai ekspresi kultural, adalah pesan negatif yang justru meruncingkan ketegangan. Pesan positif ini bukan harga yang sangat mahal demi terwujudnya Papua damai.

Jika pesan positif telah saling diterima, kecurigaan akan tertepis dan kepercayaan akan terbangun. Jakarta tak mempunyai lagi justifikasi terus melabeli separatisme terhadap Papua. Papua pun tak memiliki justifikasi lagi terus menunjuk Jakarta sebagai sumber penderitaan.